Berdasarkan Peraturan Presiden no 5 th 2010 tentang Pembangunan Jangka Menengah, yaitu untuk memperbaiki : materi hukum, kelembagaan hukum, budaya hukum.

Berkaitan dengan Hal tersebut TP PKK Desa Kandang melaksanakan Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum di Pendopo Balai Desa Kandang, Jum’at (15/9/2017)

Salah satu upaya meningkatkan budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya dalam memenuhi dan mentaati hukum.

Oleh sebab itu pembentukan dan pembinaan Desa Sadar Hukum dapat menjadi solusi yang mampu memecahkan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat yang kurang memadai.
Suatu desa akan ditetapkan sebagai sadar hukum apa bila memenuhi :


1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan 90%/lebih.
2. Tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan UU th 1974.
3. Angka kriminalitas rendah.
4. Rendahnya kasus narkoba.
5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestrIan lingkungan.

 

(Siti Mamudah)

Facebook Comments
Kategori: PKK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *